DKP Papua Gelar Forum Koordinasi Bahas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pasca DOB

" KBRN, Jayapura : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menggelar Forum Koordinasi organisasi perangkat daerah guna membahas perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Rabu (23/11/2022). Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua, Donatus Mote didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal. Donatus Mote ketika membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan itu menekankan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2023 harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing. “Perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya baik sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil dan pengawasan di bidang perikanan,” tutur dia. Menurutnya, pembangunan kelautan dan perikanan juga harus direncanakan dan diimplementasikan dengan konsep pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Hal ini penting karena sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki efek berganda untuk pembangunan ekonomi di Tanah Papua,” kata Donatus. Sementara itu, Iman Djuniawal mengungkapkan, Forum Koordinasi ini menjadi sarana sinkronisasi, konsolidasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam merencakanan pembangunan kelautan dan perikanan pasca DOB. “Masih jadi pertanyaan besar, akan apa, mau kemana dan jadi apa. Ini harus kita diskusikan karena kelautan dan perikanan adalah sektor unggulan Papua dan ini kita tadinya secara kolektif bersama namun harus dipisahkan karena kebijakan DOB,” jelas Iman. Iman menambahkan beberapa kebijakan yang diambil terutama menyangkut penganggaran kegiatna di 2023 pun sudah memisahkan antara provinsi induk dan provinsi baru, sementara pihaknya sendiri memiliki 19 unit pelaksana teknis di wilayah provinsi baru itu. “Bagaimana kita punya pelabuhan ikan yang ada di Pomako, itu kan jadi pertanyaan. Ini yang harus kita bicarakan untuk mendapat informasi dan lainnya. Mungkin strateginya nanti anggaran APBN dititipkan di provinsi induk untuk back-up UPT yang ada di tiga provinsi baru,” katanya. Oleh sebab itu, Iman menilai Forum Koordinasi ini sangat penting bagi pemerintah provinsi Papua sehingga ketika masuk di 2023 nanti sudah ada langkah-langkah antisipasi. “Tinggal bagaimana kita saling menguatkan sehingga tidak ada yang tertinggal dan semua bersama-sama membangun kelautan dan perikanan di Tanah Papua,” imbuhnya."